Bandung (31/05), dihadapan Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Barat, Tim Kader Geospasial Desa AKSITARU Indonesia memaparkan hasil pendampingan kerja-kerja satu (1) tahun terakhir di satu (1) desa Eks Galian Terlantar, di Kabupaten Kuningan khususnya di Desa Cibulan kecamatan Cidahu.
Dalam agenda audiensi dengan Kepala Dinas PMD Jawa Barat dan Tim Potensi Desa, mengkaji dan menginventaris persoalan desa-desa dengan karakteristik khusus.
“Kami menerima berkas pengajuan audiensi dari AKSITARU ya. Kami melihat ada topik khusus soal masterplan desa pasca tambang dan kerja-kerja teman AKSITARU yang telah mendampingi desa dengan karakteristik khusus. Kami juga pernah mengkaji serupa, seperti desa dengan kasus desa bersinggungan dengan kawasan konservasi di Cibuntu, Pesawahan Kuningan. Pastinya banyak catatan yang mungkin bisa berbagi ilmu” Demikian ungkap Dicky
Dalam paparan tim AKSITARU, yang diwakilkan Eko Fajar menyampaikan beberapa hal soal kepastian lahan reklamasi, insentif atau disinsentif bagi pengusaha tambang yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang.
“Sebagai upaya mendorong praktik pertambangan berkelanjutan, Good Mining Practice. Kami berupaya mendampingi desa-desa lingkar timbang, dengan menghadirkan dukungan perencanaan tata ruang melalui masterplan desa pasca tambang dan melalui kegiatan percontohan demplot di lahan eks galian terlantar. Secara de jure, kegiatan kami kurang tepat karena menggunakan tanah pengusaha tambang yang ditelantarkan namun secara de facto, ternyata masyarakat lingkar tambang sangat membutuhkan kepastian lahan dari upaya kompensasi atas kegiatan tambang yang sudah tidak aktif”, paparnya
Ia menceritakan bahwa masterplan desa pasca tambang ini dilakukan melalui kegiatan pemetaan partisipatif di desa. Tahapan yang ia lakukan, diantaranya melalui kegiatan sekolah lapang drone (pemetaan citra/ fotogrametri), konfirmasi batas desa, verifikasi blok dan kepemilikan lahan, hingga pendataan kebutuhan komoditas petani tiap musim.
“Kami melakukan proses pemetaan partisipatif kurang lebih tiga (3) bulan untuk mengumpulkan data bersifat spasial, untuk kemudian kami menyusun masterplan pengelolaan desa pasca tambang di bulan-bulan selanjutnya. Tentu dengan tetap memperhatikan aspirasi atau koreksi masyarakat”, ujarnya
Dimas dari DPMD Jawa Barat mengapresiasi kerja AKSITARU Indonesia. Ia pun tak sungkan untuk mewacanakan program program dengan AKSITARU Indonesia.
“Semoga kita bisa menyelenggarakan sosialisasi atau pelatihan-pelatihan advokasi penataan ruang di lapangan langsung ya. Karena tahun kemarin, kegiatan kami masih indoor. Kegiatan AKSITARU merupakan terobosan baru, bagaimana model sekolah tata ruang bisa direplika melalui kegiatan penguatan kapasitas kader di desa”, tutupnya
Menyambut masterplan desa pasca tambang, Bayu dari DPMD Jawa Barat bidang potensi desa juga sangat senang dan bersyukur.
“Teman-teman yang telah terjun mendampingi masyarakat di lingkar tambang, tentu kasus yang sangat unik dan menambah wawasan kami. Semoga ke depan, model-sekolah lapang teman-teman bisa didukung oleh pemerintah ya”, ujarnya
Sebagai penutup, Eko Fajar kembali menambahkan bahwa desa-desa lingkar tambang ini membutuhkan perhatian khusus, perlu diprioritaskan sebagai desa prioritas advokasi tata ruang pasca tambang. Mengingat Jawa Barat ini merupakan propinsi dengan area luasan galian tambang, yang cukup luas di Pulau Jawa.
“Jawa Barat berada di urutan kedua, setelah Jatim untuk luasan area galian. Estimasi-nya itu ada sekitar 100.000 ha-an lebih wilayah tambang, baik swasta atau BUMN Mind.ID, baik yang masih aktif atau sudah terlantar beberapa tahun. Sekolah lapang bagi masyarakat lingkar tambang, perlu dimulai malah perlu jadi prioritas advokasi tata ruang. Ya kalau tidak mau terjadi bencana alam/ sosial, dari sekarang lah, perlu banyak duplikasi model sekolah lapang masyarakat lingkar tambang, begitu lah”, tutupnya
Kegiatan kemudian, dilanjutkan dengan diskusi kecil dan ramah tamah
