Via Zoom (28-29 Desember 2020), AKSITARU dan Perserikatan BUMDes Indonesia menyelenggarakan kegiatan Konferensi Desa SDGs sebagai Forum Antar Pelaku dan Pegiat Desa di Indonesia yang diadakan secara virtual melalui Zoom. Kegiatan ini dihadiri tak kurang dari 100 orang hadir via zoom, dan 500 orang yang mengisi konfirmasi kehadiran yang berlalu-lintas via media Youtube Channel AKSITARU.
Kegiatan ini mengusung tiga tema diantaranya merumuskan rekomendasi percepatan penataan infrastruktur lingkungan permukiman perdesaan, peluang dan tantangan investasi berbasis kawasan perdesaan serta memproyeksikan kebutuhan SDM di desa pasca UU Cipta Kerja.
Kegiatan tersebut, dihadiri oleh sejumlah kementrian/ badan/ lembaga diantaranya perwakilan dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PUPR), Bina Perencanaan Daerah II (ATR/BPN RI), Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (BIG), Asdep I Kemenkoan PMK, Dr. Achmad Istamar (CEO Esri Indonesia), Direktorat Promosi (BKPM), Kepala Balilatfo Kemendesa PDTT, Dr Rahma Hanifa (U-Inspire), Endra Susila (LPPM ITB), Alif Luthfia (CV Mendesa Teknik), Rika Fatimah PL (FEB UGM), Prof Djarot (BATAN), dan Irwan Lubis (Pakar Rantai Pasok). Konferensi Desa SDGs terselenggara oleh dukungan Esri Indonesia, sebagai sponsor kegiatan yang telah mensukseskan penuh terselenggaranya kegiatan ini.
Hari pertama Konferensi Desa SDGs, terbagi menjadi dua sesi. Diskusi sesi pertama, yang mengantarkan peserta untuk menemukenali beberapa praktik baik penataan fisik desa, dari sektor penyediaan kawasan permukiman layak huni, praktik baik desa tangguh bencana, pengembangan sistem informasi desa dan praktik penerapan teknologi tepat guna yang telah dilakukan oleh rekan-rekan CV Mendesa Teknik dan LPPM ITB.
Pada sesi kedua, hari pertama Konferensi Desa SDGs terbahas pula rencana dan prospek investasi ke desa berbasis kawasan perdesaan oleh paparan BKPM. Dalam forum itu, juga terbahas beberapa praktik baik pendampingan kewirausahaan desa yang berfokus pada scalling up produk lokal ke internasional melalui gerakan G2RT (Global Gotong Royong Tetrapreneur) dan manajemen rantai pasok produk desa.
Hari pertama Konferensi Desa SDGs ditutup dengan virtual tur produk unggulan perdesaan yang telah dirancang oleh tim media promosi AKSITARU Indonesia. Disana terdapat beberapa produk unggulan BUMDes se Indonesia.
Selanjutnya, pada hari kedua, 29 Desember 2020 dilaksanakan puncak kegiatan Konferensi Desa SDGs. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Dewan Pembina PBI dan AKSITARU Indonesia. Kegiatan ini selanjutnya dibuka dengan paparan CEO Esri Indonesia, Dirjen Tata Ruang, dan Kepala PPIT Badan Informasi Geospasial.
Paparan CEO Esri Indonesia menjelaskan detil manfaat sistem informasi geospasial untuk pembangunan desa. Achmad Istamar juga menceritakan fitur, keunggulan dan layanan produk ESRI Indonesia yang dapat diakses oleh masyarakat perdesaan dan pelosok. Ia juga menerangkan bahwa kualitas produk yang dihasilkan oleh ESRI Indonesia dapat membantu perekonomian desa, khususnya berkaitan pemetaan sumber daya alam di desa. Ia mengungkap, bahwa saat ini user (pengguna) masih didominasi oleh pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) dan pasca UU CIpta kerja, ia meyakinkan bahwa produk ini perlu diperkenalkan kepada pemerintahan desa.
“Apa yang dilakukan Kawan-kawan AKSITARU Indonesia, yang berjuang mengenalkan aplikasi sistem informasi geospasial, patut diapresiasi dan perlu dilanjutkan”, Tegas Achmad Istamar
Selanjutnya dari perwakilan Dirjen Taru ATR, Eko Budi Kurniawan menjelaskan bahwa pasca UU CIpta Kerja, pemerintah telah mengamanahkan prioritas pengembangan ekonomi berbasis kawasan. Menurutnya, dalam konteks pembangunan perdesaan, terdapat dua isu desa yakni sebagai penyanggah kawasan metropolitan /urban rural-linkages dan desa sebagai pusat pertumbuhan. Kedua isu itu, perlu direncanakan dengan baik oleh pemerintah daerah (Kabupaten/ Kota), dengan mendorong percepatan perencanaan kawasan perdesaan (RPKP).
Sesi paparan dari PPIT, BIG bersama Ibu Lien Rosalina banyak sekali menjelaskan praktik baik pemetaan desa secara paritisipatif, dan integrasi data pembangunan. Ibu Lien juga mengajak pentingnya kader desa yang melek informasi geospasial mengingat masih banyak PR bagi Indonesia untuk mengejar peta 1:5000 yang belum selesai saat kepemimpinan Pak Jokowi kemarin. Kader melek spasial inilah, yang diharapkan membantu pemerintah daerah untuk mengawal program tersebut.
Acara puncak konferensi desa SDGs hari kedua, break.
Untuk kemudian dilanjutkan oleh paparan Ibu Mustikorini Indrajatiningrum, dari ASDEP I PMK, pemerataan pembangunan wilayah. Ibu Rini memaparkan tentang pentingnya pembangunan SDM di desa. Ia mendorong transformasi pemerintahan kecamatan, sebagai pusat fasilitasi kegiatan penyuluhan, sosialisasi program dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat, penyuluh dan pendamping.
“Kita memang perlu mendorong transformasi pemerintahan, khususnya mendorong kecamatan sebagai bagian dari pemerintahan untuk berperan sebagai fasilitator program.”, Jelas Ibu Rini.
Paparan Ibu Rini pun, ditegaskan kembali oleh Kementrian Desa PDTT melalui Kepala Balilatfo Kemendesa PDTT, Bapak Ir. Eko bahwa Kemendesa PDTT juga sedang memfokuskan peningkatan kualitas pendampingan desa, Menurutnya, peran-peran seperti AKSITARU Indonesia yang memfasilitasi kegiatan pelatihan informasi geospasial perlu didorong dan berkolaborasi dengan pihak lainnya.
Pun ungkapnya, ia mengapresiasi langkah AKSITARU Indonesia yang telah memamerkan pameran virtual produk unggulan desa di seluruh Indonesia.
Sebelum kegiatan ditutup, Ahmad Mujadid sebagai MC membacakan pemenang desa SDGS award diantaranya dari BUMDes Gempolkolot Karawang sebagai BUMDes Cipta Usaha Berkelanjutan, BUMDes Sugihwaras Sidoarjo Jawa Timur sebagai BUMDes Aplikatif dan Kreatif Digital serta BUMDes Boneatiro dari Buton Sulawesi Tenggara sebagai BUMDes penggerak komunitas desa wisata berkelanjutan.
Setelah itu, Forum ditutup dengan terlebih dahulu pembacaan rangkuman diskusi kegiatan dan rumusan rekomendasi konferensi kepada pemerintah.
Dari Forum ini juga terbentuk Koalisi Kawal Desa SDGs sebagai agenda utama pengarusutamaan prinsip sustainabilitas (keberlanjutan) dalam membangun desa.
