Via Zoom, Hari Bumi yang jatuh pada 23 April 2021 kemarin, menjadi momen yang berharga bagi keluarga Yayasan Wahana AKSITARU Indonesia dan METI (Masyarakat Ekonomi Terbarukan Indonesia). Dalam momen tersebut, Tim RnD AKSITARU Hadir dalam diskusi memeringati hari bumi, dengan topik “Transisi Indonesia Menuju Pembangunan Energi Berkelanjutan” yang diadakan oleh METI Bekerjasama dengan GIZ Jerman , BKF Kemenkeu, dan Bappenas. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti (F-Partai Golkar), Dadan Kusdiana (Dirjen EBTKE, ESDM), Dian Lestari BKF Kemenkeu, Hanan Nugroho Perencana Utama Bappenas Bidang Energi Berkelanjutan, Paul Butar Butar (METI) dan peserta lain, dengan latar praktisi- akademisi dan professional dibidang energi berkelanjutan. Di akhir acara, AKSITARU Indonesia berkesempatan untuk merilis prototipe model sistem informasi solar panel Rooftop yang telah dikembangkan oleh tim RnD AKSITARU.
Kegiatan tersebut, merupakan rangkaian agenda untuk mengawal dinamika proses rancangan undang-undang Energi Baru dan Terbarukan yang diinisiasi oleh METI, sebuah perkumpulan (ahli/ professional) dibidang energi baru dan terbarukan.
Menurut Suryadarma, Anggota METI, pihak nya akan berkoordinasi dengan Kementrian Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto untuk memberikan masukan terhadap keberjalanan usaha yang dirasakan oleh para pelaku EBT di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Dadan Kusdiana, Dirjen EBTKE menyambut baik niat bapak Suryadarma dkk. Mengingat, sampai saat ini, target pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon fosil masih dibawah rata-rata target kesepakatan Paris 26 (COP 26), yakni dibawah 25%. Hal tersebut, membutuhkan dukungan oleh beragam pihak termasuk pelaku usaha dan professional (akademisi/ ahli).
Senada dengan Dadan Kusdiana, Dyah Roro Esthi,Wakil Rakyat dari Golkar ini juga sepakat bahwa ke depan perlu ada insentif dalam skema pembiayaan EBTKE. Pihak nya dkk di Komisi VII sedang mewacanakan Carbon Pricing, dimana kita berhak menuntut dunia internasional atau pelaku usaha yang menggunakan energi bahan bakar fosil atau kelapa sawit, wajib memberikan bea ganti rugi terhadap pencemaran yang dihasilkan di suatu daerah. Skema ini menurutnya, perlu dimatangkan mengingat belum semua pemerintahan daerah memiliki isu dan keberpihakan terhadap pembangunan energi berkelanjutan.
Sementara itu, dari pihak Kemenkeu, Dian Lestari, BKF (Badan Kebijakan Fiskal) bidang energi dan multilateral. Wanita sukses asal Tegal ini mencatat bahwa baru sekitar 14 pemerintahan daerah (Propinsi) yang baru memerhatikan isu pembangunan energi berkelanjutan, dan mereka mendapat bantuan khusus dari Kemenkeu untuk mengelola anggaran dibidang energi baru dan terbarukan.
“Baru sekitar 14 propinsi di Indonesia, yang telah mendapat alokasi anggaran dibidang pengentasan karbon. Mereka sudah menuangkan rencana aksi dan program lewat RAN- GRK pemerintah daerahnya. Mayoritas, baru kepada isu Pengelolaan sampah, kehutanan dan pertanian. Mereka masih mengkaji potensi Energi baru dan terbarukan di daerah masing-masing”, petik Wanita asal Tegal, lulusan UNPAD tersebut.
Menjawab tanggapan Dian Lestari, BKF. Pihak Bappenas, yang diwakilkan oleh Hanan Nugroho seorang tenaga ahli perencana Utama di Bappenas. Pihak nya mengakui bahwa memang betul, ada kesulitan tersendiri dalam mencapai kesepakatan target pengurangan emisi karbon di Indonesia
“Sejak dari Perjanjian Kyoto Jepang tahun 95, kita memang tarik-ulur dalam mencapai target akhir pengurangan emisi karbon. Ada banyak perjanjian, yang diinisiasi pemerintahan masa SBY dengan negara- negara G20, realitanya, kita tak selalu sukses mencapai target akhir. Hal yang dikhawatirkan justru, di negara-negara lain, persentase penurunan emisi karbon sedang signifikan namun di Indonesia, kita malah melakukan pembakaran emisi karbon yang berlebih. Kita sudah waktunya, untuk meredesain energi dan melakukan komitmen rakyat bersama”
Di luar sesi diskusi, dilaksanakan rilis prototipe model sistem informasi panel surya, yang dikembangkan oleh Tim RnD AKSITARU. Mereka namakan indoenergi. Menurut Kalingga Titon Nur Ihsan, selaku kepala program RnD, dia mengatakan bahwa sistem ini akan bermanfaat bagi masyarakat yang sedang membutuhkan informasi untuk pembangunan solar panel rooftop di sekitar daerahnya.
Paul Butar Butar selaku pengurus METI pun, mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Yayasan Wahana AKSITARU Indonesia
“Jarang ada, praktik sharing knowledge di Yayasan/ lembaga nirlaba seperti AKSITARU. Kita perlu apresiasi dan kami tertarik untuk bahas lebih lanjut”, petiknya
Bagi pihak yang ingin melihat prototipe model tersebut, silakan bisa berkunjung ke situs berikut https://aksitaru.org/peta/ lalu pilih tangkapan layar “model solar panel”
