Tegal (15/10/2020), AKSITARU Indonesia mengeluarkan rilis kajian, “Policy Brief”, tentang rekomendasi pengaturan dan penerapan Good Corporate Governance BUMDes di Indonesia. Rilis ini dikeluarkan, sebagai sikap atau tanggapan terhadap persiapan Pemerintah menyiapkan RPP (Rencana Peraturan Pemerintah) tentang BUMDes, pasca UU Cipta Kerja yang telah disahkan.
“Rilis ini, kami keluarkan sebagai bahan kajian bapak/ ibu di BUMDes dan Pemerintahan desa. Peran BUMDes didorong sebagai aggregator dan lokomotif perekonomian desa, sehingga sangat penting mengkaji keberadaan BUMDes hari ini. Kami sajikan poin-poin rekomendasi dari lima studi kasus BUMDes (Ciamis, Majalengka, Garut, Pemalang dan Banyumas) untuk selanjutnya, bapak/ ibu mempelajari. Poinnya, bagaimana menyiapkan profesionalitas bisnis dan tata kelola BUMDes yang baik, ini pekerjaan rumit “, Tegas Eko di beberapa grup Whatsapp Jaringan AKSITARU
Rilis kajian ini, dibutuhkan oleh Pemerintah (Kementrian Perdesaan dan PDTT dan Kementrian Dalam Negeri) dalam mempersiapkan RPP (Rencana Produk Pemerintah) tentang BUMDes, sebagai produk turunan UU Cipta Kerja.
Tanggapan dari pemerintah, dari Kemendesa PDTT dan Kemendagri berkaitan kajian berikut, mereka sangat sepakat terhadap poin-poin yang disampaikan oleh AKSITARU Indonesia.
“Ini secara konseptual baik sekali. Pertanyaannya untuk Tata Kelola yang Baik. Tentunya perlu disusun pedoman tata kelolanya. siapa yg menyusun? Dengan kualitas sdm pengelola termasuk para pemangku kebijakan bumdesa akan dihadapkan pilihan dikelola dgn sesuai regulasi atau praktek bisnis yg baik.
Hampir semua belum paham (tdk memahami) bahkan tdk mau tau pentingnya regulasi.”, Jawab Yanto, Staff Ahli Kemendagri
Sementara, dari pihak Kementrian Desa PDTT yang diwakilkan oleh Staff Ahli Menteri, Nasrun. Mereka menyatakan apresiasi dan keseriusan memertimbangkan hasil kajian rekan-rekan AKSITARU Indonesia ini.
“Wah makasih mas. Saya baca dan segera saya bawa ke diskusi tim perumus PP BUMDesa.”, Tegas Nasrun via Whatssapp Chat
Kajian dapat diunduh melalui tautan berikut ini.
Unduh kajian Good Governance BUMDes
