Jakarta, Kantor BRIN (25/05), AKSITARU Indonesia menghadiri undangan diskusi Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) di Gedung BJ Habibie, Jakarta Pusat untuk tindak lanjut kajian evaluasi BUMDes- dan BUMDes Bersama. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah jajaran tim direktorat kebijakan ekonomi regional dan ketenagakerjaan BRIN dan koordinator tim kajian penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Dalam paparannya itu, AKSITARU Indonesia, diwakilkan oleh Eko Fajar Setiawan menyampaikan poin-poin yang beririsan dengan kedudukan, fungsi dan peran pemerintahan kecamatan. Menurutnya, Pemerintahan kecamatan dinilai tidak punya peran yang signifikan untuk mengelola sinkronisasi kegiatan.
“Dalam kasus tertentu, seperti kasus mediasi pengusaha galian tambang di desa lingkar tambang yang rawan konflik agraria, pemerintah kecamatan tak mampu memediasi para kades dan pengusaha tambang soal kerusakan infrastruktur akibat truk, kecelakaan kerja oleh pekerja, kejelasan soal pasca tambang”, demikian jelasnya
Disisi lain, Eko juga menyampaikan bahwa desa saat ini masih berfokus pada program jaminan sosial (BANSOS Covid 19) dan bantuan fisik desa sehingga sangat terbatas permodalan usaha atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa.
“Saya mengusulkan jika pemerintahan kecamatan itu, didorong untuk terlibat dalam kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem, dengan cara apa? Dengan menambah porsi anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan”
Berikut ini beberapa hal yang menjadi masukan untuk pemerintahan kecamatan melalui kemendagri:
a)Percepatan Pengalihan aset dan pengelolaan dana ex PNPM menjadi BUMDesma (BUMDes Bersama) dan Lembaga Keuangan Mikro BUMDesma,
b)Penambahan porsi anggaran pemerintahan kecamatan secara terbatas dari APBN/ APBD khususnya pada program-program berikut, diantaranya
1)Pelatihan Kompetensi Kerja
2)Penguatan kelembagaan di level kecamatan, seperti Musyawarah Antar Desa, BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
3)Insentif tunjangan kinerja bagi kelompok masyarakat desa (BPD- LPM- RW- PKK) yang aktif di forum-forum kecamatan
4)Pemanfaatan aset (bangunan/non bangunan) desa yang tidak berjalan lalu dikelola oleh BUMDes Bersama
5)Pembinaan dan standardisasi produk UMKM di perdesaan
