Menu Close

AKSITARU Gandeng Keluarga Anggota BPD se Jawa Tengah Selenggarakan Temu Aspirasi Warga (Teras Warga) Bahas Revisi UU Desa

Senin (13/09), Tegal. AKSITARU Indonesia dan Forum Keluarga Anggota BPD se Jawa Tengah, berinisiatif menyelenggarakan kegiatan Webinar Hearing Revisi UU Desa secara Hibrid (kombinasi online dan offline). Kegiatan ini terselenggara berkat dukungan Anggota Komite I DPD RI, Bapak Dr. Abdul Kholik dan Dapur Ngebul Working Space, sebagai tuan rumah (co-host) kegiatan secara offline. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih empat puluh (40) orang, yang hadir di ruang zoom dan hadir di tempat (offline). Hadir pada kegiatan ini, tujuh belas (17) orang perwakilan anggota BPD se Jateng dari 17 kabupaten, Dr Abdul Kholik (Anggota DPD RI Jateng) dan Sekretariat DPD Jateng serta tamu undangan lainnya yang hadir di Dapur Ngebul.

Dalam sambutannya, Imam Mudzakkir, selaku Pembina Yayasan Wahana AKSITARU Indonesia menyampaikan bahwa Teras Warga ini merupakan inisiatif kolaborasi antara UMKM Kuliner-Resto (Dapur Ngebul) dengan jejaring masyarakat desa. Ia menegaskan bahwa teras warga akan dijadikan forum tematik bahasan tentang perdesaan dan UMKM yang akan dikelola bersama antara komunitas warga dengan para akademisi/ praktisi desa dari AKSITARU Indonesia.

Sumber: Screen Shoot Layar Imam, 2021

“Bapak dan ibu, kami mengajak partisipasi bapak/ ibu untuk bersama-sama mengaktivasi ekonomi desa khususnya di wilayah Tegal dan sekitarnya. Kami sudah komitmen bersama Dapur Ngebul, untuk meningkatkan kualitas SDM Desa, dari segi keterampilan teknis dan kepemimpinan organisasi di era digital”, Jelas Imam

Selanjutnya, Pihak Owner Dapur Ngebul (Ahmad Mujaddid), menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan uji coba (prototipe test) aktivasi di tengah PPKM Darurat yang masih berlaku di Jawa.

“Kami mengundang bapak dan ibu untuk memanfaatkan ruang di sini (Dapur Ngebul Working space Tegal). Selain tempatnya cocok untuk berdiskusi, dan gathering keluarga. Kami menyediakan fasilitas lain misalnya layanan fotografi produk UMKM, etalase produk UMKM, layanan iklan dan fasilitas zoom dengan kepentingan bapak-ibu.”, Jelas Adit.

Sementara itu, perwakilan dari BPD jateng, Eko Purwanto (Rembang) dari PABPDSI Jawa Tengah menjelaskan bahwa urgensi revisi UU Desa dinilai tidak sesuai dengan marwah perjuangan UU Desa. Menurutnya, beberapa poin perlu diatur ulang, di antaranya mengenai pengelolaan aset desa (tanah kas desa), persoalan tunjangan kinerja, urgensi pengawasan BPD dan hakim desa.

“Dengan ini, kami dari PABPDSI menyatakan keberatan terhadap rencana revisi UU Desa. UU Desa masih sesuai, hanya pelaksanaannya tidak konsisten oleh para pemangku kepentingan terkait dan terdapat kesenjangan dari kepemimpinan lokal setempat (Supradesa)” Tegas Eko Purwanto

Jarwati dari BPD Kudus juga beranggapan bahwa keberadaan revisi UU Desa ini janganlah ditarik untuk melanggenggkan kekuasaan supradesa dalam mengalokasikan anggaran. Ia menegaskan bahwa BPD hanya sebagai pemeriksa saja (tukang cap) saja yang terlihat, dan peran BPD agak bias akibat instruksi pemerintah pusat (Kemendes).

“Beberapa poin-poin aspirasi warga, jadi terkendala karena pusat memberikan instruksi-instruksi yang sifatnya membatasi kreativitas kami untuk merefokusing anggaran. Pendamping desa juga sering tidak mengerti untuk melibatkan kami, sebagai perwakilan masyarakat dan dusun. Bapak Kholik tolong kawal aspirasi kami”, tegas Wati.

Menanggapi beberapa poin keberatan dari para warga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang hadir. Dr. Abdul Kholik, selaku Anggota Komite I DPD RI Jawa Tengah, menjelaskan beberapa poin sanggahan dan argumentasi terkait rencana revisi UU Desa.

“Bapak dan ibu, terimakasih atas masukannya. Kami akan tampung dan mengawal beberapa masukan. Intinya kami jelaskan bahwa semangat dari revisi UU Desa ini, adalah kolaborasi dan kemajuan bersama. Adapun poin-poin ketidaksempurnaan yang ada, nanti akan dibahas kembali bersama DPR RI. Saya mencatat ada keberatan soal eksistensi hakim desa, soal tunjangan kinerja, dan proses pengawasan dana desa yang tidak sekadar formalitas. Kami catat baik-baik, dan tolong, kawal bersama-sama”, Papar Abdul Kholik

Sumber : Dokumentasi Dapur Ngebul, 2021

Kholik menegaskan bahwa dirinya mengajak eksistensi rekan-rekan BPD Jawa Tengah dan AKSITARU Indonesia untuk mengawal revisi UU Desa ini sehingga harapan bagi kemajuan desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa terwujud sesuai marwah UU Desa.  

Kegiatan ini ditutup dengan foto bersama dan follow up hasil diskusi

Bagikan ke
Posted in Rilis Pers, Webinar

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

go to top